I. LATAR BELAKANG
I.1. Kondisi Birokrasi Indonesia
Mencermati tahun 1997 awal krisis ekonomi yang melanda Indonesia hingga sekarang ini, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat tegar menghadapi perubahan-perubahan global. Berbagai tekanan yang datang dari dalam dan luar negeri selalu menghasilkan perubahan ke arah yang lebih buruk dalam kinerja ekonomi, struktur sosial masyarakat, dan struktur politik bangsa. Pemerintah selalu mengalami kesulitan dalam upayanya mengentaskan bangsa ini bangkit dari keterpurukan ekonomi, sosial, dan politik1). Krisis demi krisis akhirnya menghancurkan modal sosial bangsa. Pada sisi lain terdapat penurunan kemampuan kinerja birokrasi, yang dalam konteks negara berkembang, akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bangsa secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 di beberapa daerah menghasilkan pemahaman yang tidak tepat. Pemahaman yang keliru ini meningkatkan ketidakpastian ekonomi, sosial, dan politik, sementara biaya penyelenggaraan Pemerintah juga meningkat.
Apa yang perlu dilakukan oleh birokrasi Indonesia dalam suasana yang tidak menentu? Birokrasi dalam pengertian di sini adalah organisasi besar dengan
staf yang bekerja penuh waktu yang memiliki sistem penilaian standar, dan hasil kerjanya tidak dinilai secara langsung di pasar eksternal. Perubaban dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tidak menghasilkan output yang menguntungkan masyarakat luas. Bahkan terkesan, masyarakat semakin sulit memperoleh hak pelayanan publik. Dunia usahapun konon semakin terperosok.
Agar Indonesia tidak semakin jatuh maka birokrasi Indonesia perlu melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civil society), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang sating terkait dan mempengarhi 2). Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini. Namun, kita harus akui bahwa peralihan dari sistem otoritarian ke sistem demokratik dewasa ini merupakan periode yang amat sulit bagi proses reformasi birokrasi. Apalagi, kalau dikaitkan dengan kualitas birokrasi pemerintahan maupun realisasi otonomi daerah, serta maraknya penyalahgunaan wewenang pada birokrasi pemerintahan yangdiperkirakan semakin sistemik dan bahkan merata ke daerah-daerah.
I.2. Belajar Dari Negeri Lain
Globalisasi tak hanya menuntut peningkatan peran sektor swasta, tetapi juga menuntut sektor publik untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka melayani kebutuhan pasar global. Hal ini telah berlangsung di Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Di Singapura, misalnya, munculnya pasar global ditanggapi perrnerintah dengan meningkatkan kompetensi civil service agar mereka mampu menjawab tantangan zaman dan lebih kompetitif di dunia internasional. Birokrasi di Malaysia lebih diorientasikan ke bisnis untuk menggantikan peran aktif birokrasi dalam pembangunan dan meredefinisi perannya sebagai fasilitator dalam aktivitas sektor swasta. Dalam kasus di Thailand, munculnya peran birokrasi publik adalah untuk memfasilitasi kebijakan pro-pasar seperti privatisasi dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sektor swasta seperti business licensing, perdagangan internasional, dan pengawasan fiskal. Perubahan birokrasi di Thailand belakangan ini juga lebih menempatkan dirinya sebagai katalisator untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi yang civil service-nya berperan sebagai pendukung dan bukannya pemimpin. Hal yang sama juga dilakukan Filipina. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa perubahan birokrasi itu menekankan perlunya keterbukaan struktural untuk memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan perubahan inovasi. Meski demikian, tidak semua negara berhasil melakukan perubahan birokrasi 3).
Singapura dan Malaysia tergolong cukup efektif mewujudkan beberapa reformasi administrasi, antara lain karena stabilitas politik dan kerja sama yang baik antara birokrasi dan pemimpin politik. Sementara itu, Indonesia, Thailand, dan Filipina kurang efektif dalam mewujudkan perubahan administrasi karena dominannya aparat birokrasi dan adanya konflik atau kolusi antara birokrasi dan elite politik. Berkenaan dengan orientasi baru birokrasi yang lebih melihat ke pasar, kelak diharapkan keputusan didasarkan pada analisis Iogis dan melihat secara jeli implikasi dari kebijakan pro-pasar untuk legitimasi birokrasi publik, moralitas, dan motivasi pegawai negeri, serta mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya bagi penduduk. Untuk itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan perbedaan mendasar antara sektor publik dan sektor swasta dalam hal tujuan, struktur, norma-norma, meneliti secara kritis pelaksanaan ekonomi, sosial, dan keuntungan serta kerugian administrasi dalam transisi birokrasi, mengidentifikasi siapa saja yang diuntungkan dan siapa yang tidak diuntungkan dari perubahan birokrasi.
II. FUNGSI BIROKRASI
2.1. Posisi Dan Peran Birokrasi
Pola birokrasi yang cenderung sentralisitik, dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat harus ditinggalkan, dan diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat. Harus diciptakan Birokrasi yang terbuka, profesional dan akuntabel. Birokrasi yang dapat memicu pemberdayaan masyarakat, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Birokrasi demikian dapat terwujud apabila terbentuk suatu sistem di mana terjadi mekanisme Birokrasi yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstiruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Saat ini posisi, wewenang dan peranan Birokrasi masih sangat kuat, baik dalam mobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan, maupun pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang masih terkesan sentralistik.
Di samping itu, kepekaan Birokrasi untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan politik sangat kurang sehingga kedudukan birokrasi yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertical top down daripada horizontal partisipative.
Birokrasi masih belum efisien, yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang
tindih kegiatan antar instansi dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada masyarakat masih ditangani pemerintah.
Dengan makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya peran Birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha Peran lain yang seharusnya dijalankan oleb birokrasi adalah sebagai consensus building, yaitu membangun pemufakatan antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Peran ini harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan faslitator. Sebagai agen perubahan, birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori suatu kebijakan atau tindakan5). Sedangkan sebagai fasilitator, Birokrasi harus dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat, sektor swasta maupun kepentingan negara. Selain itu, pemisahan peran yang melekat pada aparatur pemerintah menjadi suatu keharusan. Aparatur pemerintah adalah pelayan publik yang harus melayani masyarakat apapun latar belakangnya. Perbedaan ideologi maupun pilihan potitik tidak boleh menghalangi perannya sebagai pelayan masyarakat. Dalam rangka optimasi peran birokrasi sebagaimana dikemukakan diatas, kebijaksanaan debirokratisasi, deregulasi, dan desentralisasi perlu dilanjutkan dan dikawal pelaksanaannya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus terus-menerus ditingkatkan dan diusahakan.
III. REFORMASI BIROKRASI
3.1 Upaya Mereformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi menjadi usaha mendesak mengingat implikasinya yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Perlu usaha-usaha serius agar pembaharuan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan 6). Beberapa poin berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menuju reformasi birokrasi.
3.1.1 Langkah internal:
1. Meluruskan orientasi
Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat.
2. Memperkuat komitmen
Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah maka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala. Untuk memperkuat tekad perubahan di kalangan birokrat perlu ada stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau bekerja tidak benar.
3. Membangun kultur baru
Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan prosedur kerja berbelit -belit dan penyalahgunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya, dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya.
4. Rasionalisasi
Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan serta dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan teknologi informasi.
5. Memperkuat payung hukum
Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan- perubahan.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.
7. Reformasi birokrasi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan:
a) Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pembagian sumber daya yang memadai. Karena selama ini pendapatan keuangan negara ditarik ke pusat, sekarang sudah dimulai dan harus terus dilakukan distribusi lokal. Karena terdapat kesenjangan dalam sumber daya lokal, maka power sharing mudah dilakukan tapi reventte sharing lebih sulit dilakukan.
b) Untuk memenuhi otonomi, perlu kesiapan daerah untuk diberdayakan, karena banyak urusan negara yang perlu diserahkan ke daerah. Kecenderungan swasta berperan sebagai pemain utama, tentu memberi dampak kompetisi berdasarkan profesionalitas.
3.1.2 Langkah eksternal:
1. Komitmen dan keteladanan elit politik
Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat dan yang patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpin-pemimpin yang berani dan tegas dalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat.
2. Pengawasan masyarakat
Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasi kinerja birokrasi.
IV. SIMPULAN
4.1. Peluang Mereformasi Birokrasi
Patut menjadi perhatian semua pihak bahwa birokrasi merupakan kekuatan yang besar sekali. Kegiatannya menyentuh hampir setiap kehidupan warga negara. Maka kebijakan yang dibuat oleh birokrasi sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena warga yang hidup dalam suatu negara terpaksa menerima kebijaksanaan yang telah dibuat oleh birokrasi, selain itu memang birokrasi merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak berlebihan bila dikatakan, gagalnya upaya untuk membenahi birokrasi akan berdampak luas pada nasib rakyat, dan tentu saja berdampak pada proses demokratisasi. Nasib rakyat akan semakin terpuruk karena kualitas pelayan publik dan tidak berfungsinya pelayanan publik karena akan cenderung mendistorsi proses menuju keadilan dan kesejahteraan rakyat 7).
Pemilu 2004 merupakan momentum penting untuk melanjutkan proses reformasi birokrasi. Pergantian kepemimpinan sejak masa reformasi tidak berpengaruh pada kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi sebenarnya sudah dilakukan secara internal. Perubahan struktur organisasi dan program kerja sudah dijalankan. Walaupun demikian, kinerjanya tetap tidak berubah bahkan cenderung semakin buruk. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang semakin meningkat tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif melainkan meluas kelembaga legislatif dan yudikatif. Kecenderungan meluasnya kasus-kasus tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga meluas ke daerah. Hal itu bisa dimaklumi karena perubahan-perubahan internal itu dilakukan semata-mata hanya berdasarkan keinginan sesaat ketika eforia reformasi berlangsung.
Pergantian kepemimpinan pasca reformasi tidak mengubah perilaku ini, bahkan terjadi hal yang sebaliknya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah tidak adanya komitmen dan keteladanan dari para pemimpin. Perencanaan dan program reformasi sebaik apapun tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada komitmen dan keteladanan dari para pemimpin. Oleh karena itu, mau tidak mau pada Pemilu 2004 kita harus mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai komitmen dan keteladanan tidak hanya pada proses reformasi birokrasi melainkan pemimpin yang mempunyai komitmen dan keteladanan untuk mengubah masa depan bangsa menuju keadaan yang lebih baik. Hanya para pemimpin berkomitmen dan mampu memberi teladan serta benar-benar meluhurkan nilai-nilai moral dan akhlak, yang mampu menegakkan supremasi hukum dalam era embangunan nasional berkelanjutan, dalam kerangka dasar membangun kembali Indonesia.
0
BEASISWA
Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yayasan SDM-IPTEK) didirikan oleh Prof. Dr.-Ing. B.J. Habibie (mantan presiden RI) pada tahun 1997. Badan pengurus yayasan ini diketuai oleh Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan memiliki tujuan :
* Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan memiliki kualitas Iman dan Takwa yang tinggi.
* Menguasai, mengembangkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri.
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Yayasan melakukan kegiatan sebagai berikut:
* Memberikan beasiswa untuk tingkat S3 (Doktor),
* Memberikan penghargaan dan hadiah kepada orang atau Badan yang telah berjasa atau melakukan terobosan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Habibie Award).
* Mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
* Membentuk atau membantu berdirinya Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Beasiswa S3
Beasiswa diberikan 2 (dua) kali setahun yaitu:
a. Periode bulan Mei
Formulir harus sampai di panitia paling lambat 21 April tahun berjalan.
b. Periode bulan Nopember
Formulir pendaftaran diajukan paling lambat tanggal 20 Oktober.
Formulir Beasiswa
Download formulir permohonan beasiswa S-3
Download petunjuk pengisian formulir beasiswa
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk beasiswa S3.
* Usia maksimum 35 tahun.
* Tidak menerima beasiswa dari lembaga atau sumber lainnya.
* Sudah diterima atau telah mendapatkan surat keterangan diterima dalam program S3 di perguruan tinggi atau lembaga yang berada di Indonesia.
* Selama mengikuti program S2, penerima beasiswa S3 harus mendapatkan nilai cum laude atau minimal berada pada peringkat ke-5.
* Pendaftar harus menyerahkan dua rekomendasi dari tokoh ilmuwan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
* Pendaftar harus menunjukkan sikap kepemimpinan dalam bidangnya dan memiliki tingkat integritas dan kreatifitas yang tinggi.
Proses pendaftaran dan seleksi
* Pendaftar harus mengisi formulir pendaftaran secara lengkap disertai dengan dokumen penunjang.
* Pemilihan penerima beasiswa ditentukan dalam sidang dewan pakar yang telah ditentukan oleh Yayasan.
* Seleksi dilakukan berdasarkan 5 (lima) kelompok bidang ilmu yakni :
1. Kelompok Ilmu Dasar,
2. Kelompok Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi,
3. Kelompok Ilmu Rekayasa,
4. Kelompok Ilmu Sosial, Hukum, Ekonomi dan Politik,
5. Kelompok Ilmu Filsafat, Agama dan Budaya.
Tunjangan Beasiswa yang diberikan berupa:
* biaya pendidikan (SPP) dan dana studi lainnya,
* tunjangan tugas akhir,
* tunjangan biaya buku/fotokopi,
* tunjangan biaya hidup,
* tunjangan biaya transportasi dari daerah ke tempat kuliah (jika saat melamar ada di daerah di luar tempat belajar)
Penerima Beasiswa S-3 Dalam Negeri Angkatan XXI Periode Mei 2009
Penerima Beasiswa S-3 Dalam Negeri Angkatan XXII Periode November 2009
Untuk informasi lebih lanjut
hubungi sdm-iptek@habibiecenter.or.id
HABIBIE AWARD
Penghargaan diberikan kepada perorangan atau badan yang dinilai sangat aktif dan berjasa besar dalam menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan berbagai kegiatan IPTEK yang baru (innovative) serta bermanfaat secara berarti (significant) bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian.
Pengusulan
Pengusulan atau nominasi bisa dilakukan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Dewan Riset Nasional (DRN), perguruan tinggi negeri atau swasta, lembaga ilmu pengetahuan atau badan riset, organisasi profesi dan cendekiawan, Kamar Dagang dan Industri dan perwakilan/Kedutaan Besar RI di luar ataupun Perwakilan/Kedutaan Besar Negara Sahabat di Indonesia dan perseorangan.
Diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang memenuhi persyaratan:
* Kegiatan IPTEK yang baru dan terobosan (innovative).
* Memiliki aspek manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian.
* Mengembangkan dan menyebarkan karya tulisnya.
* Konsistensi dalam mengembangkan karyanya secara terus menerus.
* Mendapatkan pengakuan baik tingkat nasional dan internasional
Pemenang Habibie Award akan menerima:
a. Medali
b. Sertifikat Penghargaan
c. Uang senilai US$ 25.000
Formulir Habibie Award
Download formulir nominasi penerima Habibie Award
Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yayasan SDM-IPTEK) didirikan oleh Prof. Dr.-Ing. B.J. Habibie (mantan presiden RI) pada tahun 1997. Badan pengurus yayasan ini diketuai oleh Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan memiliki tujuan :
* Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan memiliki kualitas Iman dan Takwa yang tinggi.
* Menguasai, mengembangkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri.
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Yayasan melakukan kegiatan sebagai berikut:
* Memberikan beasiswa untuk tingkat S3 (Doktor),
* Memberikan penghargaan dan hadiah kepada orang atau Badan yang telah berjasa atau melakukan terobosan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Habibie Award).
* Mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
* Membentuk atau membantu berdirinya Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Beasiswa S3
Beasiswa diberikan 2 (dua) kali setahun yaitu:
a. Periode bulan Mei
Formulir harus sampai di panitia paling lambat 21 April tahun berjalan.
b. Periode bulan Nopember
Formulir pendaftaran diajukan paling lambat tanggal 20 Oktober.
Formulir Beasiswa
Download formulir permohonan beasiswa S-3
Download petunjuk pengisian formulir beasiswa
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk beasiswa S3.
* Usia maksimum 35 tahun.
* Tidak menerima beasiswa dari lembaga atau sumber lainnya.
* Sudah diterima atau telah mendapatkan surat keterangan diterima dalam program S3 di perguruan tinggi atau lembaga yang berada di Indonesia.
* Selama mengikuti program S2, penerima beasiswa S3 harus mendapatkan nilai cum laude atau minimal berada pada peringkat ke-5.
* Pendaftar harus menyerahkan dua rekomendasi dari tokoh ilmuwan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
* Pendaftar harus menunjukkan sikap kepemimpinan dalam bidangnya dan memiliki tingkat integritas dan kreatifitas yang tinggi.
Proses pendaftaran dan seleksi
* Pendaftar harus mengisi formulir pendaftaran secara lengkap disertai dengan dokumen penunjang.
* Pemilihan penerima beasiswa ditentukan dalam sidang dewan pakar yang telah ditentukan oleh Yayasan.
* Seleksi dilakukan berdasarkan 5 (lima) kelompok bidang ilmu yakni :
1. Kelompok Ilmu Dasar,
2. Kelompok Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi,
3. Kelompok Ilmu Rekayasa,
4. Kelompok Ilmu Sosial, Hukum, Ekonomi dan Politik,
5. Kelompok Ilmu Filsafat, Agama dan Budaya.
Tunjangan Beasiswa yang diberikan berupa:
* biaya pendidikan (SPP) dan dana studi lainnya,
* tunjangan tugas akhir,
* tunjangan biaya buku/fotokopi,
* tunjangan biaya hidup,
* tunjangan biaya transportasi dari daerah ke tempat kuliah (jika saat melamar ada di daerah di luar tempat belajar)
Penerima Beasiswa S-3 Dalam Negeri Angkatan XXI Periode Mei 2009
Penerima Beasiswa S-3 Dalam Negeri Angkatan XXII Periode November 2009
Untuk informasi lebih lanjut
hubungi sdm-iptek@habibiecenter.or.id
HABIBIE AWARD
Penghargaan diberikan kepada perorangan atau badan yang dinilai sangat aktif dan berjasa besar dalam menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan berbagai kegiatan IPTEK yang baru (innovative) serta bermanfaat secara berarti (significant) bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian.
Pengusulan
Pengusulan atau nominasi bisa dilakukan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Dewan Riset Nasional (DRN), perguruan tinggi negeri atau swasta, lembaga ilmu pengetahuan atau badan riset, organisasi profesi dan cendekiawan, Kamar Dagang dan Industri dan perwakilan/Kedutaan Besar RI di luar ataupun Perwakilan/Kedutaan Besar Negara Sahabat di Indonesia dan perseorangan.
Diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang memenuhi persyaratan:
* Kegiatan IPTEK yang baru dan terobosan (innovative).
* Memiliki aspek manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian.
* Mengembangkan dan menyebarkan karya tulisnya.
* Konsistensi dalam mengembangkan karyanya secara terus menerus.
* Mendapatkan pengakuan baik tingkat nasional dan internasional
Pemenang Habibie Award akan menerima:
a. Medali
b. Sertifikat Penghargaan
c. Uang senilai US$ 25.000
Formulir Habibie Award
Download formulir nominasi penerima Habibie Award
Restrukturisasi kapal nelayan kecil dikhawatirkan sia-sia sebab tak mudah mengubah karakter nelayan yang terbiasa menangkap di perairan sejauh maksimal 4 mil
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendapat bantuan 30 kapal nelayan modern senilai Rp 45 miliar dari pemerintah pusat. Tahap pertama 30 unit kapal mulai dibuat tahun ini di Tegal, Pekalongan, Batang, Juwana, dan Rembang (www.dkp.go.id, 08/04/10)
Seperti diketahui, Jateng memiliki pantai sepanjang 300 kilometer, baik di utara maupun selatan, serta 33 pulau. Potensi sumber daya ikan yang tersebar di perairan Jawa Tengah sekitar 1.873.530 ton/tahun meliputi Laut Jawa sekitar 796.640 ton/tahun dan Samudera Indonesia sekitar 1.076.890 ton/tahun, terkandung di dalamnya meliputi ikan pelagis besar (tuna, hiu), pelagis kecil, demersal, ikan karang, udang, kepiting, kerang-kerangan, teripang, dan lain-lain.
Tapi itulah, dengan potensi yang begitu luar biasa kenapa nelayan Jateng tetap ibarat tikus mati di lumbung padi? Inilah kenapa, kita memang mesti hati-hati membicarakan soal melimpahnya potensi perikanan seperti yang diungkapkan statistik.
Sebab, angka statistik itu masih merupakan angka “indah” di layar kalkulator. Kenyataannya, nelayan kita belum menjadi tuan rumah di lautnya sendiri.
Sebab dari 121.837 nelayan Jateng, 81,23 persen perahu nelayan masih berupa motor tempel, ukuran kurang dari 10 gross ton 16.035 unit. Dengan ukuran itu, jangkauan penangkapan tidak jauh sehingga hasil kurang maksimal.
Perkembangan armada perikanan Jawa Tengah memang selalu menunjukkan peningkatan. Tetapi struktur armada perikanan Jawa Tengah tidak sehat. Struktur armada perikanan kita terlalu berat pada perahu tanpa motor dan kapal kurang dari 5 gross ton (GT), sedangkan kapal-kapal 5-10 GT dan di atasnya jumlahnya relatif kecil. Akibatnya seberapa pun jauhnya kemampuan mereka pergi menangkap ikan, umumnya mereka tidak pernah keluar dari perairan antara kepulauan. Nelayan pesisir utara Jawa ya tetap di Laut Jawa.
Percayalah, jika kapal-kapal nelayan dan perusahaan perikanan di Jawa Tengah dapat beroperasi secara maksimal di perairan Indonesia, kekayaan laut seluas sekitar 6 juta km2 dapat dinikmati oleh nelayan dan perusahaan perikanan di dalam negeri.
Untuk mewujudkan hal itu, alternatif program yang dapat dikembangkan adalah restrukturisasi kapal nelayan. Melalui program ini akan diberlakukan zero growth untuk armada perahu tanpa motor, sedangkan perahu tempel pertumbuhannya dibatasi 2% per tahun. Armada kapal dengan tonase di bawah 5 gross ton pertumbuhannya diarahkan sekitar 3%.
Bernilai Strategis Untuk armada kapal menengah yaitu 5-10 gross ton dipacu agar tumbuh 8%, untuk armada 10-30 gross ton 12%, dan yang paling besar adalah armada 55% dalam lima tahun. Restrukturisasi ini dimaksudkan agar armada perikanan kita mampu beroperasi di zona ekonomi eksklusif. Dalam hal ini, bantuan 30 kapal modern untuk nelayan Jateng menjadi bernilai strategis.
Hanya saja, banyak pihak mengingatkan, program restrukturisasi kapal nelayan kecil dikhawatirkan akan sia-sia sebab tidak mudah mengubah karakter nelayan kecil yang terbiasa menangkap di perairan sejauh maksimal 4 mil ke laut lepas.
Problemnya tidak semata teknologi, tetapi juga modal dan budaya. Banyak program bantuan pemerintah untuk ini ’’gagal’’ karena variabel yang dipertimbangkan hanya teknologi.
Padahal, menangkap ikan di laut lepas sangat kompleks, mencakup manajemen usaha, organisasi produksi, perbekalan, ketahanan fisik, pemahaman perilaku ikan, pengoperasian kapal, jaring, dan sebagainya.
Inilah kenapa, upaya nyata menolong nelayan dari jerat kemiskinan adalah membenahi sektor tangkap dari hulu ke hilir. Upaya itu mulai dari perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional agar tidak disusupi nelayan besar yang mengeruk ikan di wilayah tangkapan nelayan kecil.
Selain itu, dibutuhkan pembenahan pendataan hasil tangkapan ikan. Ini agar ikan tidak diselundupkan dan ada jaminan pasokan bahan baku ke industri pengolahan.
Di sisi lain, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan industri pengolahan di sentra-sentra produksi. Usaha pengolahan tidak hanya di skala kecil menengah berupa ikan bakar dan asap, melainkan juga skala industri besar dengan produk olahan yang lebih bervariasi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendapat bantuan 30 kapal nelayan modern senilai Rp 45 miliar dari pemerintah pusat. Tahap pertama 30 unit kapal mulai dibuat tahun ini di Tegal, Pekalongan, Batang, Juwana, dan Rembang (www.dkp.go.id, 08/04/10)
Seperti diketahui, Jateng memiliki pantai sepanjang 300 kilometer, baik di utara maupun selatan, serta 33 pulau. Potensi sumber daya ikan yang tersebar di perairan Jawa Tengah sekitar 1.873.530 ton/tahun meliputi Laut Jawa sekitar 796.640 ton/tahun dan Samudera Indonesia sekitar 1.076.890 ton/tahun, terkandung di dalamnya meliputi ikan pelagis besar (tuna, hiu), pelagis kecil, demersal, ikan karang, udang, kepiting, kerang-kerangan, teripang, dan lain-lain.
Tapi itulah, dengan potensi yang begitu luar biasa kenapa nelayan Jateng tetap ibarat tikus mati di lumbung padi? Inilah kenapa, kita memang mesti hati-hati membicarakan soal melimpahnya potensi perikanan seperti yang diungkapkan statistik.
Sebab, angka statistik itu masih merupakan angka “indah” di layar kalkulator. Kenyataannya, nelayan kita belum menjadi tuan rumah di lautnya sendiri.
Sebab dari 121.837 nelayan Jateng, 81,23 persen perahu nelayan masih berupa motor tempel, ukuran kurang dari 10 gross ton 16.035 unit. Dengan ukuran itu, jangkauan penangkapan tidak jauh sehingga hasil kurang maksimal.
Perkembangan armada perikanan Jawa Tengah memang selalu menunjukkan peningkatan. Tetapi struktur armada perikanan Jawa Tengah tidak sehat. Struktur armada perikanan kita terlalu berat pada perahu tanpa motor dan kapal kurang dari 5 gross ton (GT), sedangkan kapal-kapal 5-10 GT dan di atasnya jumlahnya relatif kecil. Akibatnya seberapa pun jauhnya kemampuan mereka pergi menangkap ikan, umumnya mereka tidak pernah keluar dari perairan antara kepulauan. Nelayan pesisir utara Jawa ya tetap di Laut Jawa.
Percayalah, jika kapal-kapal nelayan dan perusahaan perikanan di Jawa Tengah dapat beroperasi secara maksimal di perairan Indonesia, kekayaan laut seluas sekitar 6 juta km2 dapat dinikmati oleh nelayan dan perusahaan perikanan di dalam negeri.
Untuk mewujudkan hal itu, alternatif program yang dapat dikembangkan adalah restrukturisasi kapal nelayan. Melalui program ini akan diberlakukan zero growth untuk armada perahu tanpa motor, sedangkan perahu tempel pertumbuhannya dibatasi 2% per tahun. Armada kapal dengan tonase di bawah 5 gross ton pertumbuhannya diarahkan sekitar 3%.
Bernilai Strategis Untuk armada kapal menengah yaitu 5-10 gross ton dipacu agar tumbuh 8%, untuk armada 10-30 gross ton 12%, dan yang paling besar adalah armada 55% dalam lima tahun. Restrukturisasi ini dimaksudkan agar armada perikanan kita mampu beroperasi di zona ekonomi eksklusif. Dalam hal ini, bantuan 30 kapal modern untuk nelayan Jateng menjadi bernilai strategis.
Hanya saja, banyak pihak mengingatkan, program restrukturisasi kapal nelayan kecil dikhawatirkan akan sia-sia sebab tidak mudah mengubah karakter nelayan kecil yang terbiasa menangkap di perairan sejauh maksimal 4 mil ke laut lepas.
Problemnya tidak semata teknologi, tetapi juga modal dan budaya. Banyak program bantuan pemerintah untuk ini ’’gagal’’ karena variabel yang dipertimbangkan hanya teknologi.
Padahal, menangkap ikan di laut lepas sangat kompleks, mencakup manajemen usaha, organisasi produksi, perbekalan, ketahanan fisik, pemahaman perilaku ikan, pengoperasian kapal, jaring, dan sebagainya.
Inilah kenapa, upaya nyata menolong nelayan dari jerat kemiskinan adalah membenahi sektor tangkap dari hulu ke hilir. Upaya itu mulai dari perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional agar tidak disusupi nelayan besar yang mengeruk ikan di wilayah tangkapan nelayan kecil.
Selain itu, dibutuhkan pembenahan pendataan hasil tangkapan ikan. Ini agar ikan tidak diselundupkan dan ada jaminan pasokan bahan baku ke industri pengolahan.
Di sisi lain, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan industri pengolahan di sentra-sentra produksi. Usaha pengolahan tidak hanya di skala kecil menengah berupa ikan bakar dan asap, melainkan juga skala industri besar dengan produk olahan yang lebih bervariasi.
Jadwal Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan
Date Time Match Stadium
11/06 15.00 South Africa vs. Mexico ›› Johannesburg – Soccer City
11/06 19.30 Urugay vs. France ›› Cape Town – Green Point
12/06 12.30 Argentina vs. Nigeria ›› Johannesburg – Ellis Park
12/06 15.00 South Korea vs. Greece ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
12/06 19.30 England vs. United States ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
13/06 12.30 Algeria vs. Slovenia ›› Polokwane – Peter Mokaba
13/06 15.00 Germany vs. Australia ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
13/06 19.30 Serbia vs. Ghana ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
14/06 12.30 Netherlands vs. Denmark ›› Johannesburg – Soccer City
14/06 15.00 Japan vs. Cameroon ››Mangaung/Bloemfontein – Free State
14/06 19.30 Italy vs. Paraguay ›› Cape Town – Green Point
15/06 12.30 New Zealand vs. Slovakia ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
15/06 15.00 Cote d’Ivoire vs. Portugal ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
15/06 19.30 Brazil vs. North Korea ›› Johannesburg – Ellis Park
16/06 12.30 Honduras vs. Chile ›› Nelspruit – Mbombela
16/06 15.00 Spain vs. Switzerland ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
16/06 19.30 South Africa vs. Urugay ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
17/06 12.30 France vs. Mexico ›› Polokwane – Peter Mokaba
17/06 19.30 Argentina vs. South Korea ›› Johannesburg – Soccer City
17/06 19.30 Nigeria vs. Greece ››Mangaung/Bloemfontein – Free State
18/06 12.30 Germany vs. Serbia ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
18/06 15.00 Slovenia vs. United States ›› Johannesburg – Ellis Park
18/06 19.30 England vs. Algeria ›› Cape Town – Green Point
19/06 12.30 Ghana vs. Australia ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
19/06 15.00 Netherlands vs. Japan ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
19/06 19.30 Cameroon vs. Denmark ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
20/06 12.30 Slovakia vs. Paraguay ››Mangaung/Bloemfontein – Free State
20/06 15.00 Italy vs. New Zealand ›› Nelspruit – Mbombela
20/06 19.30 Brazil vs. Cote d’Ivoire ›› Johannesburg – Soccer City
21/06 12.30 Portugal vs. North Korea ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
21/06 15.00 Chile vs. Switzerland ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
21/06 19.30 Spain vs. Honduras ›› Johannesburg – Ellis Park
22/06 15.00 Mexico vs. Urugay ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
22/06 15.00 France vs. South Africa ››Mangaung/Bloemfontein – Free State
22/06 19.30 Nigeria vs. South Korea ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
22/06 19.30 Greece vs. Argentina ›› Polokwane – Peter Mokaba
23/06 15.00 Slovenia vs. England ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
23/06 15.00 United States vs. Algeria ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
23/06 19.30 Ghana vs. Germany ›› Johannesburg – Soccer City
23/06 19.30 Australia vs. Serbia ›› Nelspruit – Mbombela
24/06 15.00 Slovakia vs. Italy ›› Johannesburg – Ellis Park
24/06 15.00 Paraguay vs. New Zealand ›› Polokwane – Peter Mokaba
24/06 19.30 Denmark vs. Japan ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
24/06 19.30 Cameroon vs. Netherlands ›› Cape Town – Green Point
25/06 15.00 North Korea vs. Cote d’Ivoire ›› Nelspruit – Mbombela
25/06 15.00 Portugal vs. Brazil ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
25/06 19.30 Switzerland vs. Honduras ››Mangaung/Bloemfontein – Free State
25/06 19.30 Chile vs. Spain ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
Round of 16 Matches
Date Time Match Stadium
26/06 15.00 1A vs. 2B ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
26/06 19.30 1C vs. 2D ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
27/06 15.00 1D vs. 2C ›› Mangaung/Bloemfontein – Free State
27/06 19.30 1B vs. 2A ›› Johannesburg – Soccer City
28/06 19.30 1G vs. 2H ›› Johannesburg – Ellis Park
28/06 19.30 1E vs. 2F ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
29/06 15.00 1F vs. 2E ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
29/06 19.30 1H vs. 2G ›› Cape Town – Green Point
Quarter Finals
Date Time Match Stadium
02/07 15.00 5 vs. 7(C) ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
02/07 19.30 1 vs. 3(A) ›› Johannesburg – Soccer City
03/07 15.00 2 vs. 4(B) ›› Cape Town – Green Point
03/07 19.30 6 vs. 8(D) ›› Johannesburg – Ellis Park
Semi Finals
Date Time Match Stadium
06/07 19.30 A vs. C(1) ›› Cape Town – Green Point
07/07 19.30 B vs. D(2) ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
3rd Place Match
Date Time Match Stadium
10/07 19.30 Loser 1 vs. Loser 2 ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
Finals
Date Time Match Stadium
11/07 19.30 Winner 1 vs. Winner 2 ›› Johannesburg – Soccer City
Date Time Match Stadium
11/06 15.00 South Africa vs. Mexico ›› Johannesburg – Soccer City
11/06 19.30 Urugay vs. France ›› Cape Town – Green Point
12/06 12.30 Argentina vs. Nigeria ›› Johannesburg – Ellis Park
12/06 15.00 South Korea vs. Greece ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
12/06 19.30 England vs. United States ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
13/06 12.30 Algeria vs. Slovenia ›› Polokwane – Peter Mokaba
13/06 15.00 Germany vs. Australia ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
13/06 19.30 Serbia vs. Ghana ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
14/06 12.30 Netherlands vs. Denmark ›› Johannesburg – Soccer City
14/06 15.00 Japan vs. Cameroon ››Mangaung/Bloemfontein – Free State
14/06 19.30 Italy vs. Paraguay ›› Cape Town – Green Point
15/06 12.30 New Zealand vs. Slovakia ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
15/06 15.00 Cote d’Ivoire vs. Portugal ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
15/06 19.30 Brazil vs. North Korea ›› Johannesburg – Ellis Park
16/06 12.30 Honduras vs. Chile ›› Nelspruit – Mbombela
16/06 15.00 Spain vs. Switzerland ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
16/06 19.30 South Africa vs. Urugay ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
17/06 12.30 France vs. Mexico ›› Polokwane – Peter Mokaba
17/06 19.30 Argentina vs. South Korea ›› Johannesburg – Soccer City
17/06 19.30 Nigeria vs. Greece ››Mangaung/Bloemfontein – Free State
18/06 12.30 Germany vs. Serbia ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
18/06 15.00 Slovenia vs. United States ›› Johannesburg – Ellis Park
18/06 19.30 England vs. Algeria ›› Cape Town – Green Point
19/06 12.30 Ghana vs. Australia ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
19/06 15.00 Netherlands vs. Japan ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
19/06 19.30 Cameroon vs. Denmark ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
20/06 12.30 Slovakia vs. Paraguay ››Mangaung/Bloemfontein – Free State
20/06 15.00 Italy vs. New Zealand ›› Nelspruit – Mbombela
20/06 19.30 Brazil vs. Cote d’Ivoire ›› Johannesburg – Soccer City
21/06 12.30 Portugal vs. North Korea ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
21/06 15.00 Chile vs. Switzerland ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
21/06 19.30 Spain vs. Honduras ›› Johannesburg – Ellis Park
22/06 15.00 Mexico vs. Urugay ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
22/06 15.00 France vs. South Africa ››Mangaung/Bloemfontein – Free State
22/06 19.30 Nigeria vs. South Korea ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
22/06 19.30 Greece vs. Argentina ›› Polokwane – Peter Mokaba
23/06 15.00 Slovenia vs. England ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
23/06 15.00 United States vs. Algeria ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
23/06 19.30 Ghana vs. Germany ›› Johannesburg – Soccer City
23/06 19.30 Australia vs. Serbia ›› Nelspruit – Mbombela
24/06 15.00 Slovakia vs. Italy ›› Johannesburg – Ellis Park
24/06 15.00 Paraguay vs. New Zealand ›› Polokwane – Peter Mokaba
24/06 19.30 Denmark vs. Japan ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
24/06 19.30 Cameroon vs. Netherlands ›› Cape Town – Green Point
25/06 15.00 North Korea vs. Cote d’Ivoire ›› Nelspruit – Mbombela
25/06 15.00 Portugal vs. Brazil ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
25/06 19.30 Switzerland vs. Honduras ››Mangaung/Bloemfontein – Free State
25/06 19.30 Chile vs. Spain ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
Round of 16 Matches
Date Time Match Stadium
26/06 15.00 1A vs. 2B ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
26/06 19.30 1C vs. 2D ›› Rustenburg – Royal Bafokegen
27/06 15.00 1D vs. 2C ›› Mangaung/Bloemfontein – Free State
27/06 19.30 1B vs. 2A ›› Johannesburg – Soccer City
28/06 19.30 1G vs. 2H ›› Johannesburg – Ellis Park
28/06 19.30 1E vs. 2F ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
29/06 15.00 1F vs. 2E ›› Tshwane/Pretoria – Loftus Versfeld
29/06 19.30 1H vs. 2G ›› Cape Town – Green Point
Quarter Finals
Date Time Match Stadium
02/07 15.00 5 vs. 7(C) ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
02/07 19.30 1 vs. 3(A) ›› Johannesburg – Soccer City
03/07 15.00 2 vs. 4(B) ›› Cape Town – Green Point
03/07 19.30 6 vs. 8(D) ›› Johannesburg – Ellis Park
Semi Finals
Date Time Match Stadium
06/07 19.30 A vs. C(1) ›› Cape Town – Green Point
07/07 19.30 B vs. D(2) ›› Durban – Moses Mabhida Stadium
3rd Place Match
Date Time Match Stadium
10/07 19.30 Loser 1 vs. Loser 2 ›› Port Elizabeth – Nelson Mandela Bay
Finals
Date Time Match Stadium
11/07 19.30 Winner 1 vs. Winner 2 ›› Johannesburg – Soccer City
Langganan:
Postingan (Atom)
